2 Mahasiswi Ilmu Pendidikan Sejarah UNP Presentasikan Makalah Bertema Minangkabau di History Week UGM

Dua Mahasiswi Sejarah Zikri Fadilla dan Melsa Maizarah (Keduanya Mengenakan Jilbab Merah)

Audiens yang memenuhi Ruang Multimedia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada terpukau menyimak uraian 2 pemakalah dari Universitas Negeri Padang – Zikri Fadila dan Melsa Maizarah – dalam acara History Week 2016 yang dihelat Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada, Sabtu 15 Oktober 2016.Zikri Fadila membawakan makalah berjudul “Sengketa Kepemilikan Tanah di Minangkabau: Studi Kasus Kepemilikan Tanah di Nagari Tapan Pesisir Selatan 2010-2012”. Sementara rekannya, Melsa Maizarah menguraikan makalah bertajuk “Sistem Pemerintahan Nagari : Suatu Sistem Demokrasi Ala Minangkabau”.

Kehadiran 2 mahasiswi Ilmu Kependidikan Sejarah Universitas Negeri Padang ini merupakan hasil seleksi dari puluhan makalah yang masuk ke meja Panitia Seminar Nasional History Week UGM 2016,kiriman dari mahasiswa berbagai Jurusan Ilmu Sejarah dan Ilmu Kependidikan Sejarah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Selain dari UNP, makalah yang terpilih berasal dari Universitas Airlangga Surabaya dan tuan rumah Universitas Gadjah Mada. Menariknya, apabila Unair dan UGM hanya membawa 1 makalah dengan tim yang terdiri dari 3 orang, Dila dan Melsa tampil solo dengan membawakan makalah yang berbeda.

Dalam presentasinya, Zikri Fadila menyoroti bahwa kasus sengketa tanah yang terjadi di Minangkabau didorong oleh beberapa sebab; kontestasi marwah kaum/suku versus desakan ekonomi, pudarnya pemahaman tentang pusako tinggi (communal land) dan pusako rendah (private land) serta hak dan kewajiban pemimpin adat, kebijakan legalistik agraria. Tak jarang sengketa tanah di Sumatera Barat harus berakhir di Mahkamah Agung karena musyawarah keluarga, lembaga kerapatan adat tidak mampu untuk menyelesaikan sengketa.

Oleh karena itu, menurut Dila yang juga merupakan Pimpinan Redaksi Lembaga Pers Fakultas Ilmu Sosial UNP ini, sangat penting dirumuskan status kepemilikan tanah pusako di Minangkabau dan perlunya sosialisasi kepada anak kemenakan tentang batas-batas harus mereka jaga dalam hal tanah pusako tinggi. Dila menambahkan, “Pemahaman dan pengetahuan masyarakat Minangkabau mengenai hukum waris, hak tanah ulayat, dan pusako tinggi serta kepekaan terhadap peraturan-peraturan pemerintah terkait agraria perlu ditanamkan kembali oleh mamak kepada kemenakan termasuk juga oleh lembaga-lembaga adat yang ada di Nagari, Kabupaten dan Provinsi.”

Ketika ditanyakan oleh seorang peserta, kenapa Minangkabau masih mempertahankan sistem pengelolaan harta pusaka secara matrilineal,Dila dengan lugas menjawab bahwa memang banyak yang mengkritik sistem pewarisan di Minangkabau tidak Islami dan mendiskriminasi laki-laki. Tetapi kritikan itu tidaklah benar, karena harta pusaka di Minangkabau tidak bisa dibagi-bagi karena berada dalam kepemilikan kaum/hak bersama. Perempuan diberikan hak untuk memanfaatkan tanah harta pusaka tinggi karena perempuan dari sisi Islam tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Di sisi lain, laki-laki pada suatu kaum tetap ditinggikan dengan memberikan porsi sebagai manager yang menggelola harta pusaka tinggi tersebut dengan adil dan bijaksana kepada seluruh kemenakannya. Sehingga, sesungguhnya harta pusaka dengan sistem matrilineal memberikan jaminan ekonomi kepada kaum perempuan dan mengangkat kehormatan laki-laki Minang.

Melsa mengajak audiens untuk menelisik keunikan yang dimiliki oleh Minangkabau yakni dengan keberadaan sistem pemerintahan nagari. Ketua HMJ Sejarah UNP periode 2016-2017 ini mengatakan, “Pemerintahan yang diterapkan oleh Nagari di Minangkabau pada awalnya memang bisa dikatakan sebagai suatu pemerintah yang demokratis ala Minangkabau. Nagari memiliki sistem demokrasi yang telah berkembang lama  dan dijalankan dengan konsep dialektika Demokrasi Kerapatan yang mengedepankan musyarawarah.” Akan tetapi dalam jejak historisnya, sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat mengalami pasang surut, terutama sekali ketika Orde Baru melakukan program “penyeragaman” konsep pemerintah desa untuk seluruh provinsi di Indonesia. Meskipun kuasa negara begitu kuat di masa Orde Baru, di Sumatera Barat ada beberapa daerah yang kukuh mempertahankan sistem kenagarian asli mereka seperti Nagari Magek, Kamang dan Lawang.

Nagari dapat dipahami dalam kerangka pemerintahan sendiri yang berbasis self governing community. Artinya, nagari adalah sebuah republik kecil, sebuah bentuk formasi pemerintahan yang otonom. Satu nagari mempunyai batas wilayah kekuasaan tertentu dan harus terdiri dari minimal 4 suku berdasar geneologis Koto Piliang dan Bodi Chaniago.

Apa yang dikemukan oleh kedua pemakalah dari “Uni-Uni” UNP ini begitu menarik antusiasme peserta seminar. Sehingga dalam 2 sesi pertanyaan, seluruh penanya meminta penjelasan lebih jauh tentang konsep nagari serta masalah sengketa tanah di Minangkabau. Dengan sangat lugas pula, pertanyaan-pertanyaan kritis itu bisa dijawab oleh Dila dan Melsa.

History Week adalah acara tahunan prestisius yang diadakan oleh UGM. Pesertanya berasal dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Seminar Nasional History Week UGM 2016 ini dibuka oleh Dr. Sri Margana (Ketua Prodi Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada) dan dilanjutkan dengan “Kuliah Umum” bertema “Kerajaan dalam Republik” yang dibawahkan oleh Prof. Dr. Suhartono (Guru Besar Sejarah UGM).

Dila dan Melsa tampil sangat percaya diri. Apalagi presentasi mereka juga disaksikan oleh alumni-alumni jurusan Ilmu Kependidikan Sejarah UNP yang saat ini sedang menempuh kuliah S2 di UGM Yogyakarta. (Gun)

 

Thursday the 30th. Affiliate Network Reviews. FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG ADMIN IT : INFO@FIS.UNP.AC.ID / RUDMAHES@UNP.AC.ID
Copyright 2012

©